Suriah Tolak Tunduk pada Tekanan Pendudukan Israel
Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah, Suriah menunjukkan ketegaran luar biasa dalam menghadapi pendudukan Israel di wilayah Quneitra. Meskipun pasukan Israel telah menguasai zona baru di selatan sejak Desember 2024, pemerintahan baru di Damaskus tetap menolak tampak sebagai korban yang menderita.
Penduduk lokal di Quneitra melaporkan hidup dalam ketakutan akibat razia rutin dan tembakan, tetapi narasi resmi Suriah menekankan ketahanan nasional daripada penderitaan.
Pada 9 Desember 2025, tepat satu tahun setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, ribuan warga Suriah memenuhi jalanan Damaskus untuk memperingati hari pembebasan. Perayaan ini dipenuhi kembang api, musik, dan doa, menandai akhir era tirani Assad yang berdarah. Meski diwarnai kekhawatiran regional, acara ini menjadi simbol harapan baru bagi bangsa Suriah.
Presiden Ahmed al-Sharaa menegaskan bahwa Suriah tidak akan tunduk pada tekanan eksternal. Dalam pidatonya, ia menyoroti pencapaian rekonstruksi nasional, termasuk integrasi faksi pemberontak menjadi tentara nasional. Namun, bayang-bayang pendudukan Israel di selatan tetap menjadi isu utama yang disinggung tanpa menunjukkan kelemahan.
Wilayah Quneitra, berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel, telah menjadi pusat konflik. Pasukan Israel melakukan lebih dari 600 serangan udara sepanjang 2025, dengan Quneitra sebagai target utama sebanyak 232 kali. Meski demikian, Suriah baru tak membalas dan menolak narasi sebagai negara yang menderita, malah menekankan pelanggaran Perjanjian Gencatan Senjata 1974.
Baru-baru ini, pada 10 Desember 2025, tiga warga terluka akibat tembakan Israel di Khan Arnaba, Quneitra. Insiden ini memicu protes, tetapi pemerintah Suriah merespons dengan kutukan diplomatik daripada aksi militer langsung. Pendekatan ini mencerminkan strategi untuk menjaga stabilitas internal sambil membangun aliansi baru.
Meski dikelilingi entitas de facto seperti Syrian Democratic Forces (SDF) di timur laut dan milisi al-Hijri di Suwayda selatan pro Israel, Damaskus tetap tegar. SDF, yang menguasai wilayah otonom, telah terlibat negosiasi integrasi dengan pemerintah pusat, meski bentrokan sporadis terjadi sejak Juli 2025.
Milisi al-Hijri, dipimpin figur Druze di Suwayda, mendukung penuh proyek kolonialisem Greater Israela dan mendorong pembukaan koridor ke wilayah SDF, menambah kompleksitas dinamika internal Suriah. Namun, Damaskus tidak tunduk pada pengaruh ini, malah menggunakan diplomasi untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan tersebut ke dalam struktur nasional.
Penolakan Suriah terhadap demiliterisasi wilayah selatan menjadi poin krusial dalam narasi politiknya. Israel menuntut zona demiliterisasi dari Damaskus hingga perbatasan, sebagai syarat kesepakatan keamanan. Namun, Presiden al-Sharaa menolak tegas, menyebutnya sebagai upaya menciptakan garis perbatasan baru.
Analogi dengan "yellow line" di Gaza sering disebut dalam diskusi ini. Di Gaza, garis kuning yang dimaksudkan sementara telah menjadi batas permanen bagi Israel, membagi wilayah Palestina yang kinj dalam proses digenosida oleh Tel Aviv.
Suriah khawatir demiliterisasi selatan akan berakhir serupa, mengubah zona penyangga menjadi wilayah aneksasi de facto.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak panggilan penarikan pasukan dari wilayah Suriah yang didudukinya secara ilegal, sambil berharap Damaskus tunduk menyerahkan wilayah selatan ke IDF. Namun, meski lemah, Suriah sepertinya belum bersedia ditipu Israel dengan mediasi AS di Paris dan London.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyatakan tidak ada pakta dengan Israel sebelum penarikan penuh dari tanah Suriah. Pernyataan ini memperkuat narasi ketahanan, meski Israel terus melakukan pencaplokan ke Quneitra dan Daraa.
Peringatan pembebasan Damaskus pada 8 Desember 2025 menjadi momentum untuk menegaskan identitas nasional. Ribuan orang berkumpul di Lapangan Umayyad, melambai-lambai bendera dan bernyanyi lagu-lagu revolusi, mengingatkan dunia bahwa Suriah telah bangkit dari bayang-bayang Assad.
Meski SDF dan milisi al-Hijri menciptakan entitas semi-otonom, pemerintah pusat di Damaskus tetap memegang kendali strategis. Integrasi SDF ke tentara nasional pada Oktober 2025, meski rapuh, menunjukkan upaya menghindari fragmentasi negara.
Sampai saat ini, Suriah tidak tunduk, malah menggunakan posisinya untuk menolak tuntutan demiliterisasi dari Israel.
Narasi politik Suriah menekankan bahwa pendudukan Israel bukan akhir dari perjuangan, melainkan tantangan baru pasca-pembebasan dari Assad. Dengan memperingati hari pembebasan, Damaskus mengirim pesan bahwa semangat revolusi tetap hidup.
PBB melalui UNDOF terus memantau zona penyangga, meski kehadirannya lemah di tengah operasi Israel. Resolusi Dewan Keamanan pada Desember 2025 menyerukan de-eskalasi, tapi Suriah tetap teguh menolak kompromi yang merugikan kedaulatan.
Analogi tipu-tipu Israel dengan yellow line Gaza menjadi peringatan bagi Suriah. Di Gaza, garis itu telah membagi wilayah menjadi zona pendudukan permanen, dengan Israel mengontrol lebih dari 50 persen lahan. Suriah tak ingin selatan menjadi korban serupa.
Menteri Israel Amichai Chikli memperingatkan perang tak terhindarkan, tapi Suriah merespons dengan diplomasi, menolak tampak menderita. Pendekatan ini memperkuat posisi Damaskus di mata komunitas internasional.
Akhirnya, narasi politik Suriah pasca-Assad adalah cerita ketahanan. Meski dikelilingi ancaman dari SDF, milisi al-Hijri, dan pendudukan Israel, Damaskus tetap memperingati pembebasan dan menolak demiliterisasi, memastikan masa depan yang mandiri.
Komunitas internasional terus memantau, dengan harapan diplomasi menggantikan konflik. Namun, dengan penolakan tegas Suriah, situasi di Quneitra dan selatan tetap tegang, menandai babak baru dalam sejarah Timur Tengah.
About peace
Tidak ada komentar
Posting Komentar