Warga Tolak Intervensi Prancis di Suriah Timur

Sebuah cuitan viral dari pengguna X, @ZamoutWisam, memicu gelombang diskusi sengit di kalangan warga Suriah. Cuitan tersebut ditujukan untuk Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, sekaligus mengkritik rencana Menteri Luar Negeri Prancis yang disebut akan mengunjungi wilayah yang disebut “Rojava” untuk bertemu pejabat Kurdi guna memantau proses integrasi.

Dalam cuitannya, Wisam secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan pejabat Prancis tersebut. Ia mempertanyakan otoritas Prancis dalam mengawasi kesepakatan integrasi di wilayah Suriah, serta menanyakan apakah Prancis berperan sebagai penjamin, wali, atau pengawas resmi.

Wisam menegaskan bahwa penggunaan istilah “Rojava” merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan bertentangan dengan norma diplomasi internasional. Menurutnya, nama tersebut tidak diakui secara resmi dan mencerminkan upaya memecah belah wilayah Suriah.

Ia mendesak Menteri Luar Negeri Suriah untuk mengeluarkan pernyataan tegas yang menolak bentuk intervensi ini. Bahkan, Wisam menyebut bahwa memutus hubungan diplomatik dengan Prancis tidak akan merugikan Suriah, mengingat posisi Prancis yang dinilainya semakin lemah di Eropa.

Cuitan tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh warga Suriah untuk membagikan unggahan itu, menandai Menteri Asaad al-Shaibani, serta menyampaikan komentar yang dianggap tepat. Gambar pendukung yang menyertai cuitan itu turut memperkuat argumen terkait pernyataan resmi Prancis.

Respons pertama datang dari akun @tyaamoo_, yang menyatakan bahwa Prancis adalah negara yang ketinggalan zaman dan masih terjebak dalam mentalitas kolonial. Ia menuding intelijen Prancis mendukung kelompok teroris dan membela SDF (Pasukan Demokratik Suriah) dalam konflik terbaru.

Komentar tersebut juga mengingatkan bahwa Menteri Luar Negeri Turki pernah secara terbuka menegur Prancis atas intervensi serupa. Pengguna itu berharap Suriah setidaknya mengambil sikap diplomatik yang setara.

Akun @P0STxd menegaskan penolakan total terhadap penggunaan nama “Rojava” di wilayah utara dan timur Suriah. Ia menyebut nama tersebut sebagai konstruksi buatan yang tidak mencerminkan realitas demografis maupun kesatuan wilayah Suriah.

Pengguna tersebut mendesak Kementerian Luar Negeri Suriah untuk menyampaikan penolakan resmi dan tegas kepada seluruh pihak asing, dengan menegaskan bahwa Suriah adalah negara yang utuh dan tidak dapat dipecah-pecah.

Sementara itu, @Free_Syria_77 meminta agar isu ini ditangani secara serius oleh pihak berwenang Suriah. Komentar singkat tersebut mencerminkan keprihatinan banyak warga terhadap potensi pelanggaran kedaulatan nasional.

Akun @yasmine_al3assi menyatakan secara tegas bahwa tidak ada tempat bernama Rojava di Suriah. Pernyataan ini mengulang sentimen umum yang menolak legitimasi istilah tersebut.

Pengguna @GrohAbo mengkritik Prancis sebagai negara yang dinilai hanya berani terhadap negara-negara Arab, tetapi lemah di hadapan kekuatan lain. Ia juga menyinggung sejarah panjang Prancis dalam mendukung berbagai kelompok di kawasan.

Komentar lain dari @Abdulka65855889 menyebut situasi ini sebagai lelucon dan menuntut penjelasan langsung dari Menteri Luar Negeri Suriah. Ungkapan ini mencerminkan rasa frustrasi terhadap sikap Prancis yang dianggap tidak menghormati Suriah.

Akun @sulemanaali657 memuji cuitan awal Wisam dan berharap pesannya benar-benar sampai kepada Menteri Asaad al-Shaibani. Ia menilai isu ini penting untuk disebarluaskan.

Sementara itu, @KhaledA4662149 menganalisis bahwa Prancis masih berpikir dengan mentalitas era mandat kolonial. Menurutnya, Prancis merasa bertanggung jawab atas pemukiman Kurdi di Suriah dan ingin terus memainkan peran tersebut hingga kini.

Sejumlah komentar lain juga menyoroti kegagalan diplomasi Suriah pasca-perubahan kekuasaan dalam memulihkan martabat bangsa di mata internasional. Meski demikian, mayoritas suara tetap menuntut respons yang tegas.

Isu “Rojava” sendiri merupakan istilah baru buatan kelompok teroris PKK terkait ambisi separatisme Kurdi di wilayah utara Suriah pasca-konflik berkepanjangan. Istilah ini kerap digunakan oleh kelompok Kurdi, namun ditolak pemerintah pusat Suriah yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap integritas wilayah.

Kritik terhadap Prancis tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme Prancis di Suriah dan Lebanon. Banyak warga memandang kunjungan tersebut sebagai upaya lama untuk mempertahankan pengaruh di kawasan.

Seruan agar pemerintah mengeluarkan pernyataan keras mencerminkan keinginan publik agar pemerintahan baru menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan negara. Isu ini pun dipandang sebagai ujian awal bagi diplomasi Suriah pasca-perubahan politik.

Meski terdapat komentar skeptis yang meragukan kemampuan pemerintah saat ini, mayoritas respons menunjukkan kesatuan sikap dalam menolak intervensi asing. Diskusi ini semakin menguatkan narasi persatuan nasional.

Pada akhirnya, cuitan dan rangkaian komentar tersebut menjadi bukti betapa sensitifnya isu kedaulatan bagi masyarakat Suriah. Kasus ini mengingatkan bahwa penamaan wilayah bukan sekadar kata, melainkan simbol identitas, perjuangan, dan integritas bangsa.

Suriah sempat memiliki pemerintahan dan struktur kerajaan sendiri setelah runtuhnya Kesultanan Ottoman pada akhir Perang Dunia I. Pada 1920, berdiri Kerajaan Arab Suriah di bawah kepemimpinan Raja Faisal I, yang diproklamasikan di Damaskus sebagai wujud aspirasi kemerdekaan bangsa Arab, termasuk rakyat Suriah, setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan Ottoman.

Namun, eksistensi kerajaan muda itu tidak berlangsung lama. Prancis, yang memperoleh mandat atas Suriah dan Lebanon dari Liga Bangsa-Bangsa, melancarkan invasi militer dan mengalahkan pasukan Suriah dalam Pertempuran Maysalun pada 1920. Kekalahan tersebut mengakhiri Kerajaan Arab Suriah dan membuka jalan bagi pendudukan langsung Prancis.

Selama masa Mandat Prancis, Suriah tidak diperlakukan sebagai negara berdaulat, melainkan sebagai wilayah jajahan yang diatur dengan kebijakan pecah belah. Prancis membagi wilayah Suriah ke dalam beberapa entitas administratif berbasis sektarian dan etnis, yang hingga kini masih dianggap banyak warga sebagai sumber retaknya persatuan nasional.

Pengalaman sejarah tersebut membentuk ingatan kolektif rakyat Suriah terhadap Prancis sebagai kekuatan kolonial, bukan sekadar aktor diplomatik asing. Bagi sebagian warga, setiap bentuk keterlibatan Prancis di Suriah kerap dibaca melalui lensa sejarah penjajahan, terlebih jika menyentuh isu sensitif seperti kedaulatan dan penataan wilayah.

Atas dasar itulah, tidak mengherankan jika hingga hari ini sebagian warga Suriah masih memandang Prancis sebagai penjajah lama yang kembali dengan wajah baru. Reaksi keras terhadap langkah-langkah Prancis di Suriah bukan hanya soal politik kontemporer, melainkan juga cerminan trauma historis yang belum sepenuhnya sembuh.

Baca selanjutnya