Header Ads

  • Breaking News

    Yaman Perlu Seimbangkan Anggaran Militer dan Kemanusiaan



    Di tengah konflik yang belum sepenuhnya usai, pengelolaan kekayaan negara di wilayah Yaman utara yang dikuasai kelompok Houthi kembali menjadi sorotan dunia. Dalam laporannya, tim ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa miliaran riyal Yaman yang berasal dari pajak, bea minyak, dan pungutan lainnya masih banyak digunakan untuk membiayai kepentingan militer dan produksi alutsista. Total nilai yang dikumpulkan melalui pelabuhan Hodeidah sejak April hingga akhir November 2022 mencapai 271,935 miliar riyal Yaman, setara sekitar 271 juta dolar AS.

    Dana sebesar itu diperoleh dari 1,81 juta ton minyak derivatif yang masuk ke pelabuhan Houthi selama masa gencatan senjata. Seharusnya, menurut kesepakatan Perjanjian Stockholm yang ditengahi PBB, dana itu dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri, memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Namun, laporan menyebutkan pembayaran gaji masih belum stabil hingga laporan disusun.

    Di luar pendapatan minyak, Houthi juga memungut pajak dari sektor telekomunikasi, perbankan, rumah sakit, apotek, hingga zakat. Diperkirakan, zakat saja menghasilkan 45 miliar riyal Yaman per tahun, atau sekitar 45 juta dolar AS. Nilai ini cukup besar untuk membiayai banyak program kemanusiaan dan pengembangan masyarakat jika dikelola secara transparan dan proporsional, meski Houthi masih mendapat sanksi ekonomi.

    Selain itu, Houthi menetapkan pungutan khums (sesuai ajaran Syiah) atau pajak seperlima atas hasil tambang, air, dan perikanan, yang seluruhnya masuk ke rekening negara di Sanaa. Sektor properti pun tak luput, dengan ribuan hektar tanah dan bangunan disita dari rejum sebelumnya lalu diusahakan melalui perusahaan pengelola aset. Potensi pendapatan dari sektor properti diperkirakan mencapai ratusan juta riyal Yaman setiap tahunnya.

    Para pengamat mengingatkan, fokus berlebihan terhadap belanja militer tanpa memperhatikan layanan dasar rakyat bisa memperparah krisis kemanusiaan di Yaman. Menurut laporan PBB, setidaknya 21 juta warga Yaman kini hidup bergantung bantuan, sementara layanan kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas di wilayah utara.

    Jika pemerintah Houthi bersedia mengalokasikan setengah dari dana pendapatan mereka untuk sektor kemanusiaan, setidaknya 130 miliar riyal Yaman atau sekitar 130 juta dolar AS bisa dipakai untuk membangun kembali rumah sakit, sekolah, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Langkah ini dinilai akan meningkatkan legitimasi pemerintah Sanaa di mata rakyat maupun komunitas internasional, meski yang diakui PBB adalah pemerintahan Yaman versi Aden.

    PBB juga mengingatkan soal perbaikan HAM di wilayah Houthi khususnya hak anak. Data mereka mencatat, anak-anak usia 13 hingga 17 tahun masih direkrut sebagai tentara dengan iming-iming uang. Praktik ini melanggar kesepakatan yang ditandatangani Houthi dengan PBB pada April 2022 lalu.

    Dari sisi keamanan regional, laporan PBB juga menyebut bahwa alokasi anggaran untuk industri alutsista Houthi masih tinggi. Hal itu terbukti dari impor komponen senjata berteknologi tinggi ke Yaman, termasuk rudal balistik dan komponen drone, yang berasal dari Iran. Barang-barang itu masuk melalui jalur laut dan darat, sebagian besar melalui Teluk Oman dan perbatasan Oman-Yaman. Penyitaan komponen senjata ini dilakukan oleh pemerintahan Yaman versi Aden dalam beberapa bulan terakhir memperkuat temuan ini.

    Beberapa pengamat independen di Sanaa menilai, jika kelompok Houthi bersedia menata ulang anggaran, menyeimbangkan belanja pertahanan dengan kemanusiaan, dan meningkatkan transparansi, situasi sosial di Yaman bisa lebih stabil. Tidak hanya akan mengurangi ketegangan di dalam negeri, tapi juga bisa menjadi awal diplomasi damai dengan negara-negara tetangga dan pemerintahan Yaman di Aden.

    Tokoh kemanusiaan di wilayah tersebut pun berharap ada setidaknya alokasi 50–60 persen dari pendapatan tahunan, sekitar 150 juta dolar AS, dialihkan untuk pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan. Saat ini, sebagian besar rumah sakit di Yaman utara kekurangan obat, peralatan medis, dan dokter spesialis akibat blokade dan anggaran terbatas.

    Laporan PBB ini juga seharusnya dianggap sebagai kritik bukan bentuk permusuhan, melainkan sebagai masukan konstruktif untuk membangun tata kelola ekonomi yang lebih adil. Kritik ini sebaiknya dijadikan bahan evaluasi bersama, agar pemerintahan di Sanaa dapat lebih berimbang antara anggaran pertahanan dan kesejahteraan rakyat.

    Program-program kemanusiaan seperti pembangunan sumur air, perbaikan sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan sosial dinilai sangat dibutuhkan. Setidaknya, menurut perhitungan lembaga lokal, butuh 100 juta dolar AS per tahun untuk merehabilitasi layanan dasar bagi masyarakat di wilayah utara Yaman.

    Selain itu, jika pemerintah Houthi bersedia membuka sebagian anggaran pertahanan untuk membiayai ekonomi rakyat, roda perdagangan lokal bisa berputar kembali. Ini juga akan menurunkan angka pengangguran yang kini menyentuh lebih dari 35 persen di wilayah tersebut, angka tertinggi dalam sejarah modern Yaman.

    Secara politis, langkah menyeimbangkan anggaran ini juga bisa menjadi citra positif bagi Houthi di mata masyarakat internasional. 

    Tokoh ulama dan pemuka adat di wilayah utara Yaman bahkan telah mengusulkan pembentukan Dewan Pengelola Dana Publik yang melibatkan masyarakat sipil, ulama, dan perwakilan pemerintah. Dengan demikian, alur dana bisa diawasi bersama dan penggunaannya bisa tepat sasaran.

    Dengan pendapatan tahunan dari minyak, pajak, properti, dan khums yang diperkirakan melebihi 350 miliar riyal Yaman atau sekitar 350 juta dolar AS, sebenarnya pemerintah Houthi memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat untuk membiayai pertahanan sekaligus menyejahterakan rakyat.

    Kritik PBB yang disampaikan secara resmi sebaiknya menjadi peringatan penting. Pemerintah Houthi perlu menyadari bahwa kekuatan militer tanpa dukungan rakyat akan rapuh. Justru, keseimbangan anggaran itulah yang menjadi pondasi kuat bagi kelangsungan politik dan stabilitas wilayah di masa depan.


    Berikut perbandingan antara anggaran belanja pemerintahan Sanaa (Houthi) dan pemerintahan Aden (rezim yang diakui internasional), menggunakan data terbaru yang terverifikasi:
    ---

    🏛️ Pemerintahan Aden (diakui Internasional)

    Program investasi daerah Aden 2025: 23,240,950,000 riyal Yaman, setara sekitar 92 juta USD (kurs ~252 riyal per USD) untuk pengembangan infrastruktur publik, kesehatan, pendidikan, dan energi lokal  .

    Anggaran nasional 2025 (Aden): Pengeluaran pemerintah mencapai sekitar 4,165 miliar USD, dengan 1,500 miliar USD (≈33%) dialokasikan untuk pertahanan; sisanya untuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya  .

    Pemerintahan Aden mendapatkan dukungan Saudi senilai 500 juta USD pada Desember 2024 untuk menopang anggaran dan stabilisasi ekonomi, termasuk pembayaran gaji dan subsidi bahan bakar  .


    🏠 Pemerintahan Sanaa (Houthi)

    Tidak ada data anggaran resmi yang transparan dari pihak Houthi. Namun laporan PBB menyebutkan pendapatan sekitar 270 juta USD dari bea impor minyak di pelabuhan Hodeidah selama gencatan senjata April–November 2022. Perkiraan kasar 1,2 miliar USD.

    Total potensi pendapatan dari berbagai sektor (minyak, pajak, zakat, properti, pertambangan) diperkirakan mencapai 350 juta USD per tahun, meski sebagian besar dipakai untuk militer dan elit pemerintahan  .

    Belum ada pelaporan publik yang membagi dana tersebut untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sipil.
    ---

    ⚖️ Perbandingan & Analisis

    1. Transparansi Anggaran

    Aden: menyediakan data jelas, memperoleh dukungan blok regional untuk gaji, energi, dan infrastruktur.

    Sanaa: pendapatan besar tetapi tidak dipublikasikan alokasinya secara detail.

    2. Rasio Belanja Pertahanan

    Aden: sekitar mid-30% dari anggaran nasional digunakan untuk pertahanan (sekitar 1,5 miliar USD)  .

    Sanaa: diduga banyak dana masuk dialihkan untuk kepentingan militer; tidak ada angka jelas.

    3. Fokus Pembangunan & Infrastruktur

    Aden: program investasi langsung 92 juta USD untuk pengembangan lokal.

    Sanaa: pendapatan besar, tetapi program sosial belum terlihat berdampak luas.

    4. Ketahanan Ekonomi & Bantuan Eksternal

    Aden: sangat bergantung pada bantuan asing (Saudi, donor internasional).

    Sanaa: pendapatan mandiri cukup besar namun dikelola secara internal tanpa dukungan eksternal.
    ---

    💡 Rangkuman Akhir

    Perbedaan mendasar terletak pada transparansi dan prioritas belanja. Pemerintahan Aden lebih terbuka dan fokus pada layanan publik, sementara pemerintahan Sanaa memiliki sumber daya sendiri tetapi saat ini lebih mengalokasikannya ke militer dan industri alutsista, sehingga layanan dasar masih minim.

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad